Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Oktober 2023 turun menjadi US$ 392,2 miliar atau Rp 6.072,04 (kurs Rp 15.482) dari US$ 394,4 miliar atau Rp 6.106,10 triliun pada bulan sebelumnya. Penurunan hutang disebabkan perpindahan dana investor nonresiden dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen keuangan lain.
"Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6% (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (15/12/2023).
Erwin mengatakan ULN pemerintah saat ini tumbuh sebesar 3% (yoy) atau tumbuh namun melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy).
"Pemerintah juga berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," sambungnya.
Erwin kemudian menjelaskan, bahwa pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup sejumlah hal dengan rincian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%).
"Posisi ULN pemerintah pun relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelasnya. Advertisements
Di sisi lain, BI mengatakan ULN swasta juga terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar US$ 196,9 miliar atau Rp 3.048 triliun ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 196,7 miliar atau Rp 3.045 triliun. Secara tahunan, ULN swasta pun kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5% (yoy).
BI melihat kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 2,5% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,6% dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,6% terhadap total ULN swasta," ungkap Erwin.
Secara umum, BI menyimpulkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7%, dari 28,9% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menjelaskan BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
