Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa penerimaan bea dan cukai turun signifikan hingga 11,7% sampai 12 Desember 2023. Penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 256,5 triliun atau 84,6% dari target APBN 2023 sebesar Rp 303,2 triliun.
"Dari revisi target Rp 300,1 triliun masih 85,5%. Penerimaan kepabeanan dan cukai memang alami kontraksi 11,7%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Sri Mulyani menyebut, penurunan ini disebabkan oleh bea keluar (BK) yang mengalami kontraksi akibat turunnya ekspor beberapa komoditas. Penurunan ekspor ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pelarangan ekspor terkait hilirisasi.
"Ini berasal dari BK dan ekspor kita apakah yang alami pelarangan ekspor dengan hilirisasi atau permintaan ekspor melemah sebab perekonomian global melemah itu tercermin ke penerimaan kepabeanan," jelas dia.
Dalam paparannya, penerimaan bea keluar (BK) mengalami penurunan yang sangat tajam, hingga 12 Desember 2023 turunnya 68,5%. Hal ini disebabkan oleh BK produk sawit turun 81,3% karena harga yang juga anjlok 28,1%.
Lalu BK tembaga turun 0,3% dipengaruhi harga yang turun 6,5% dan volume ekspor tembaga turun 5,8%. Terakhir karena BK bauksit yang turun tajam hingga 89%, karena telah diberhentikannya ekspor sejak Maret 2023.
Sementara penerimaan bea masuk (BM) sampai dengan 12 Desember 2023, turun 0,1%. Nilai bea masuk sampai saat ini mencapai Rp 47,6 triliun.
Kemudian penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang mengalami penurunan kembali 3,7% karena dampak dari kebijakan pengendalian konsumsi rokok. Penerimaan CHT sampai 12 Desember 2023, mencapai Rp 196,7 triliun.
Penurunan produksi rokok sampai Oktober 1,8%, sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi untuk mencapai target prevalensi merokok anak 8,7% pada 2024. Meskipun berdampak pada penurunan tarif efektif 1,3%.
(ada/ara)
