Terima Kasih Agus Istiqlal-Erlina Alam Islam-Pesbar

infoberitakorupsi – Pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat masa jabatan 2016-2021 Agus Istiqlal-Erlina berlangsung di GSG Selalaw, Labuhanjukung, Kamis (18/2).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Nazrul Arif menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja Agus Istiqlal-Erlina selama lima tahun memimpin Pesbar.

“Atas nama lembaga, menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada bupati dan wakil bupati. Lima tahun mengabdi, dengan penuh semangat menjalankan amanah,” kata Nazrul Arif.

Sementara tokoh masyarakat Suntan Marga Way Napal Pun Putrawan Jaya Ningrat juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Agus Istiqlal-Erlina.

“Semoga tahun yang akan datang menjadi lebih baik dari sebelumnya,” kata Putrawan Jaya Ningra

DPRD Kabupaten Pesisir Barat Melaksanakan Rapat Paripurna, Dengan Acara Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan 2016-2021

Pesisir Barat, Infoberitakorupsi.com – Diinformasikan hadir dalam acara tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.

Rapat paripurna diatas di pimpin langsung Oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat,

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Sesuai amanat Pasal 154 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 23 huruf e Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018, dimana salah satu tugas dan kewenangan DPRD adalah pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentiannya.

2.Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya

3.Selanjutnya dalam Pasal 79 Ayat (1) fakta bahwa mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Dacrah di Usulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentiannya.

4.Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Provinsi Nomor 131.18-583 Tahun 2016 Pengangkatan Bupati Pesisir Lampung mengesahkan Pengangkatan Saudara Dr. Drs. H. AGUS ISTIQLAL., S.H., M.H. sebagai Barat Bupati Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-583 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pesisir Barat mengesahkan Saudari ERLINA., S.P., M.H. sebagai Wakil Bupati Pesisir Barat Masa Jabatan 2016-2021.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka DPRD Kabupaten Pesisir Barat akan mengumumkan dalam Sidang Paripurna ini tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat karena berakhir masa jabatannya. Pengumuman dimaksud merupakan salah satu syarat untuk Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/546 / OTDA tanggal 26 Januari 2021 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Usulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, melalui Sidang Dewan Yang Terhormat ini m Umumkan Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Bapak Dr. Drs. H. Agus Istiqlal., S.H, MH. dan Ibu Erlina, S.P, MH. yang akan berakhir Masa Jabatannya pada Tanggal 17 Februari 2021 untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Penetapan

Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat: Bupati Berharap Setelah di Sah Raperda, Aturan Bisa Berjalan Efektif

Pesisir Barat – Beritakorupsi.com . Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH Menghadiri Acara Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Insan Pers serta Tamu Undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kebersamaan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan Rakyat dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan pendapat terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 yaitu:

1. Ranperda tentang pengelolaan sampah.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan.

Masalah klasik dari sebuah Daerah Perkotaan atau wilayah permukiman yang padat penduduknya dengan lingkungan lahan sekitarnya yang terbatas, kita tentu menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar. namun permasalahan sampah dikabupaten Pesisir Barat belum merupakan persoalan yang mendesak, akan tetapi dalam rangka upaya preventif agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari perlu untuk segera diatur terkait pengelolaan sampah secara detil, sehingga sampah dapat lebih mudah ditangani dan dikelola oleh unsur terkait. oleh karenanya dalam kesempatan ini Bupati akan memberikan tanggapan terhadap Ranperda pengelolaan sampah.

Pertama dengan Penerapan Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan pengelolaan sampah dikabupaten pesisir barat, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya menanggulangi permasalahan sampah dan untuk menjaga lingkungan disekitarnya.

Kedua pengaturan mengenai pengelolaan sampah ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan pengelolaan sampah didaerah agar tujuan dari adanya pengelolaan sampah tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya Bupati berharap setelah disahkannya Ranperda tentang pengelolaan sampah, Aturan tersebut bisa berjalan efektif untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekitarnya.

pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita semua berharap Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan mencakup beberapa hal:

1. memberikan payung hukum yang jelas

terhadap pelayanan kesehatan yang berada di kabupaten pesisir barat yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran Pemerintah Daerah.

2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan melalui pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penyelenggaraan kesehatan di kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya sudah kita laksanakan, namun dalam rangka efektifitas peran Pemerintah dan peran Masyarakat, perlu adanya payung hukum atau acuan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan diatur dalam perda tentang penyelenggaraan kesehatan

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Pesisir Barat, infoberitakorupsi.com- Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH Menghadiri Acara Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Insan Pers serta Tamu Undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kebersamaan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan Rakyat dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan pendapat terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 yaitu:

1. Ranperda tentang pengelolaan sampah.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan.

Masalah klasik dari sebuah Daerah Perkotaan atau wilayah permukiman yang padat penduduknya dengan lingkungan lahan sekitarnya yang terbatas, kita tentu menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar. namun permasalahan sampah dikabupaten Pesisir Barat belum merupakan persoalan yang mendesak, akan tetapi dalam rangka upaya preventif agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari perlu untuk segera diatur terkait pengelolaan sampah secara detil, sehingga sampah dapat lebih mudah ditangani dan dikelola oleh unsur terkait. oleh karenanya dalam kesempatan ini Bupati akan memberikan tanggapan terhadap Ranperda pengelolaan sampah.

Pertama dengan Penerapan Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan pengelolaan sampah dikabupaten pesisir barat, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya menanggulangi permasalahan sampah dan untuk menjaga lingkungan disekitarnya.

Kedua pengaturan mengenai pengelolaan sampah ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan pengelolaan sampah didaerah agar tujuan dari adanya pengelolaan sampah tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya Bupati berharap setelah disahkannya Ranperda tentang pengelolaan sampah, Aturan tersebut bisa berjalan efektif untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekitarnya.

pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita semua berharap Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan mencakup beberapa hal:

1. memberikan payung hukum yang jelas

terhadap pelayanan kesehatan yang berada di kabupaten pesisir barat yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran Pemerintah Daerah.

2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan melalui pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penyelenggaraan kesehatan di kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya sudah kita laksanakan, namun dalam rangka efektifitas peran Pemerintah dan peran Masyarakat, perlu adanya payung hukum atau acuan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan diatur dalam perda tentang penyelenggaraan kesehatan.