Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat: Bupati Berharap Setelah di Sah Raperda, Aturan Bisa Berjalan Efektif

Pesisir Barat – Beritakorupsi.com . Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH Menghadiri Acara Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Insan Pers serta Tamu Undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kebersamaan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan Rakyat dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan pendapat terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 yaitu:

1. Ranperda tentang pengelolaan sampah.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan.

Masalah klasik dari sebuah Daerah Perkotaan atau wilayah permukiman yang padat penduduknya dengan lingkungan lahan sekitarnya yang terbatas, kita tentu menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar. namun permasalahan sampah dikabupaten Pesisir Barat belum merupakan persoalan yang mendesak, akan tetapi dalam rangka upaya preventif agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari perlu untuk segera diatur terkait pengelolaan sampah secara detil, sehingga sampah dapat lebih mudah ditangani dan dikelola oleh unsur terkait. oleh karenanya dalam kesempatan ini Bupati akan memberikan tanggapan terhadap Ranperda pengelolaan sampah.

Pertama dengan Penerapan Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan pengelolaan sampah dikabupaten pesisir barat, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya menanggulangi permasalahan sampah dan untuk menjaga lingkungan disekitarnya.

Kedua pengaturan mengenai pengelolaan sampah ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan pengelolaan sampah didaerah agar tujuan dari adanya pengelolaan sampah tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya Bupati berharap setelah disahkannya Ranperda tentang pengelolaan sampah, Aturan tersebut bisa berjalan efektif untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekitarnya.

pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita semua berharap Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan mencakup beberapa hal:

1. memberikan payung hukum yang jelas

terhadap pelayanan kesehatan yang berada di kabupaten pesisir barat yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran Pemerintah Daerah.

2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan melalui pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penyelenggaraan kesehatan di kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya sudah kita laksanakan, namun dalam rangka efektifitas peran Pemerintah dan peran Masyarakat, perlu adanya payung hukum atau acuan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan diatur dalam perda tentang penyelenggaraan kesehatan

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Pesisir Barat, infoberitakorupsi.com- Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH Menghadiri Acara Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Ranperda Usul Kepala Daerah dan Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2021.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Sekda, Asisten, Staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Tim Ahli DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Insan Pers serta Tamu Undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat DR. Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kebersamaan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang kita cintai ini. berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan Rakyat dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan pendapat terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 yaitu:

1. Ranperda tentang pengelolaan sampah.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan.

Masalah klasik dari sebuah Daerah Perkotaan atau wilayah permukiman yang padat penduduknya dengan lingkungan lahan sekitarnya yang terbatas, kita tentu menyadari masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang benar. namun permasalahan sampah dikabupaten Pesisir Barat belum merupakan persoalan yang mendesak, akan tetapi dalam rangka upaya preventif agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari perlu untuk segera diatur terkait pengelolaan sampah secara detil, sehingga sampah dapat lebih mudah ditangani dan dikelola oleh unsur terkait. oleh karenanya dalam kesempatan ini Bupati akan memberikan tanggapan terhadap Ranperda pengelolaan sampah.

Pertama dengan Penerapan Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal terhadap langkah penyelenggaraan pengelolaan sampah dikabupaten pesisir barat, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam konteks keikutsertaan terhadap upaya menanggulangi permasalahan sampah dan untuk menjaga lingkungan disekitarnya.

Kedua pengaturan mengenai pengelolaan sampah ini akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan pengelolaan sampah didaerah agar tujuan dari adanya pengelolaan sampah tersebut dapat tercapai.

Selanjutnya Bupati berharap setelah disahkannya Ranperda tentang pengelolaan sampah, Aturan tersebut bisa berjalan efektif untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekitarnya.

pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita semua berharap Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan mencakup beberapa hal:

1. memberikan payung hukum yang jelas

terhadap pelayanan kesehatan yang berada di kabupaten pesisir barat yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran Pemerintah Daerah.

2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan melalui pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Penyelenggaraan kesehatan di kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya sudah kita laksanakan, namun dalam rangka efektifitas peran Pemerintah dan peran Masyarakat, perlu adanya payung hukum atau acuan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan diatur dalam perda tentang penyelenggaraan kesehatan.

Tingkatkan Imunitas Tubuh Jajaran Polres Humbahas Laksanakan Olahraga Bersama

Humbahas – Jajaran Polres Humbahas melaksanakan kegiatan olahraga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kestabilan tubuh Personil Polres Humbahas ditengah Pandemi Covid-19. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 08.30 Wib s/d Selesai.Di Lapangan Mapolres Humbahas.

Dalam Kegiatan Olahraga Polres Humbahas yang diikuti oleh Kapolres Humbahas AKBP RUDI HARTONO, S.I.K., M.M dan seluruh personil Polres Humbahas.

Kegiatan olahraga ini rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pagi yang menjadi program untuk meningkatkan kesadaran seluruh personil, bahwa olahraga sangatlah bermanfaat bagi kesehatan. Disamping itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat jiwa seluruh personil Polres Humbahas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan tubuh yang kuat maka pelaksanaan tugas pun dapat dilaksanakan secara maksimal.

Apabila semua personil Polres Humbahas sehat jasmani dan rohani, maka tugas yang diemban sehari-hari dalam rangka melayani masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Ungkap Kapolres Humbahas, AKBP Rudi Hartono SIK MM, Imsano impore sano atau dlm tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dengan tujuan agar seluruh personil Polres Humbanghas sehat jasmani dan Rohani dan dapat melaksanakan Tugas Melayani masyarakat disituasi Pademi Covid 19 ini dan memupuk kebersamaan, persaudaraan tanpa melihat pangkat dan golongan agar Polres Humbanghas menjadi terdepan dalam melayani masyarakat. (Edward Hutapea)

Paripurna Hut OKI ke-75 Tetap Berjalan Kondusif Meski di Tengah Pandemi Covid-19

Kayu Agung – Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang ke 75 tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI tetap mengelar rapat paripurna istimewa meski di tengah pandemi Covid-19 dan tak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan terkhusus bagi yang hadir secara langsung, bertempatan di ruang rapat paripurna DPRD OKI, Minggu, 11 Oktober 2020.

Biasanya kalau didalam tahun lalu selalu diadakan semarak terbuka bagi umum yang ingin menyaksikan perhelatan tahunan tersebut, berbeda dengan tahun ini diselenggarakan secara terbatas, karena mengingat kondisi masih pandemi Covid-19.

Meski demikian rapat paripurna istimewa HUT Kabupaten OKI ke-75 tetap berjalan kondusif, hampir keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKI terlihat hadir mengikuti rapat paripurna istimewa melalui aplikasi zoom secara online, hingga acar usai tetap berlangsung lancar dan kondusif. (Tohir K)

Polres OKI Gelar Rekonstruksi Pelaku Pembunuhan Ketua Masjid Nurul Iman, Keluarga Korban Harap Pelaku di Hukum Mati

Kayu Agung – Satreskrim Polres OKI gelar rekonstruksi pelaku pembunuhan Ketua Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu (7/10/2020).

Kegiatan rekonstruksi sendiri berlangsung usai sholat dzuhur sekira pukul 13.00 Wib dan dilaksanakan di Masjid Al Faruq Polres OKI untuk menghindari adanya kerumunan massa guna mencegah penyebaran covid 19.

Tersangka yang memakai baju tahanan tiba di lokasi rekonstruksi dengan berjalan kaki mengingat lokasi tahanan berada di komplek Markas Polres OKI dan dilakukan pengawalan ketat.

Kapolres OKI AKBP Alamsyah Pelupessy, SH, S.IK, M.Si melalui Kasat Reskrim Polres OKI, AKP Sapta Eka Yanto, SH, M.Si, didampingi Kapolsek Kayuagung, AKP, Tarmizi mengatakan dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sebanyak 18 adegan. Dari 18 adegan, tersangka memperagakannya secara jelas dan gamblang sesuai berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan berita acara pemeriksaan terhadap saksi, jadi adegan yang dilakukan sesuai dengan peristiwa penganiyaan, ujarnya Polsek Kayu Agung.

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan pembacokan kepada korban.
“Tersangka melakukan pembacokan menggunakan parang panjang sebanyak 2 kali kepada korban. Satu kali dibagian pundak kiri korban dan terakhir dibagian kepala sebelah kanan dekat telinga korban,” jelasnya.

Akibat dari pembacokan yang dilakukan tersangka, korban mengalami pendarahan di bagian kepala kemudian langsung tewas setelah sebelumnya dirawat beberapa hari di rumah sakit.

Dirinya menerangkan dalam rekonstruksi itu, pihak kepolisian tidak menemukan fakta baru terkait kejadian tersebut.
“Tidak ada fakta baru, semuanya sudah terungkap saat kami lakukan penyelidikan kepada tersangka dan barang bukti,” tambahnya.

Sebelumnya Kapolres OKI AKBP Alamsyah, seperti dikutip dari detik.com, Rabu 16 september 2020 lalu mengatakan, tersangka Meyudin bakal dijerat dengan Pasal 351, 340, dan Pasal 355 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP telah disebutkan pembunuhan berencana dan Pasal 355 KUHP disebut penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu.

“Ada tenggang waktu, dari dia tersinggung dengan kejadian. Ini yang masih terus kita dalami, kan dia tersinggung karena kunci, lalu timbul niat dan terjadi saat mereka itu sama-sama salat magrib,” katanya saat itu.
Sementara untuk motifnya sendiri, dijelaskan Kasat Reskrim AKP Sapta bahwa tersangka sakit hati dengan ucapan korban. Dimana korban diketahui tersinggung dengan ucapan korban terkait kunci kotak amal.

“Jadi korban ini usai salat Jumat, seba2gai Ketua Masjid Nurul Iman meminta kunci kotak amal yang membuat pelaku tak senang atau tersinggung. Akhirnya tersangka sakit hati kemudian menganiaya korban memakai parang panjang,” ungkapnya.

Setelah melakukan hal tersebut, tersangka sempat kabur melarikan diri. Namun, warga bersama polisi berhasil melakukan penangkapan. Sementara putri sulung korban, Limif Roha usai rekonstruksi kepada awak media menegaskan pihaknya meminta agar tersangka pembunuh ayahnya diberi hukuman mati.

“Kita ingin tersangka dihukum mati, karena kejahatan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Saya sangat menyesalkan bila tersangka telah melakukan kejahatan lalu hanya dihukum beberapa tahun saja untuk kemudian bebas.Ditakutkan pelaku akan melakukan kejahatan serupa lagi,” terang Limif.

Limif juga sangat menyesalkan atas aksi yang dilakukan tersangka, terlebih pihak keluarga tersangka hingga kini tak ada niat baik untuk meminta maaf.
“Kalau mereka (keluarga tersangka-red) meminta maaf tentu akan kami maafkan. Namun proses hukum harus terus berjalan, karena tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merenggut nyawa ayah kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Muhammad Arif, dibacok tersangka Meyudin saat salat Magrib pada Jumat (11/9) silam. Meyudin membacok Arif sebanyak dua kali menggunakan parang panjang. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit. (Tarmizi)

Sehat dari Sakit, Bupati Nonaktif Loekman Djoyosoemarto Siap Pulang Kerumah

Lampung Tengah — Bupati Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif Loekman Djoyosoemarto, dinyatakan sehat oleh tenaga medis Mayapada Hospital. Kamis, 08 Oktober 2020.

Loekman sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit. Rencananya pada hari Jumat atau Sabtu nanti Loekman akan pulang ke kediaman pribadinya di wilayah Lampung Tengah.

Anggota Tim pemenangan Loekman, Sutowo mengatakan hari ini Loekman sudah bisa keluar dari rumah sakit Mayapada Hospital. Setelah keluar dari rumah sakit beliau mau beristirahat dulu satu hari di hotel, kata Sutowo.

Sementara itu, diketahui istri Loekman, Ellya Lusiana sudah terdahulu dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. (Red)

Rapat Paripurna TK.I DPRD Kabupaten Lampung Timur Tentang LPPA Tahun 2019, DI Hadiri Bupati Lampung Timur

         ADVENTORIAL

Lampung Timur – Info Berita Korupsi.com

Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menghadiri Rapat Paripurna TK.I DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara Jawaban Bupati Lampung Timur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, pada  Kamis (09/07/2020).   

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Forkopimda, Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Puji Riyanto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mansur Syah. Secara garis besar Fraksi-Fraksi yang ada mengapresiasi presatasi yang telah diraih oleh Kabupaten Lampung Timur.

Dalam paparannya Pemimpin Kabupaten Lampung Timur itu mengatakan bahwa pada tahun 2020 telah menyusun LKPD yang telah diperiksa oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil yang baik.

“Perlu kami sampaikan bahwa untuk kedua kalinya Lampung Timur berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD) T.A 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK-RI perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh Opini Tanpa Wajar (WTP) yang notabene merupakan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan”.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lampung Timur menjelaskan bahwa “Capaian dari WTP tersebut sekaligus sebagai gambaran kualitas kinerja para pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang semakin membaik”.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut lelaki yang kerap disapa Bang Ipul itu menyampaikan garis besar pelaksanaan APBD ATAU LKPD T.A 2019.“Dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 terjadi surplus belanja sebesar 46,02 Milyar yang selanjutnya pembiayaan Netto yang bersumber dari Silpa T.A 2018 sebesar 149,84 Milyar. Sehingga masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 195,86 Milyar dan ditetapkan dari hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung yang terdiri dari Silpa DAK Fisik dan Non Fisik, Silpa BLUD, Silpa BOS dan lain-lain”.

Menutup sambutannya Zaiful mengajak semua pihak untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.“Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama eksekutif dan legislatif serta seluruh komponen masyarakat Lampung Timur. Dengan prinsip tata pemerintahan yang baik harus terus kita perjuangkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur lebih baik”. (Adv)

Bamsoet Gandeng ILUNI UI Review Berbagai Produk UU

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) akan bekerjasama meninjau kesesuaian berbagai produk undang-undang (UU) terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Program tersebut merupakan kelanjutan dari legislative review yang pernah digagas Bamsoet saat dirinya menjabat Ketua DPR RI.

“Sejak didirikan pada tahun 2003, hingga tahun 2020 ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 2.088 perkara uji materi terhadap 699 UU. Produk UU di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, tak menutup kemungkinan masih akan ada lagi yang dibawa ke MK. Sejauh mana kesesuaian ribuan UU tersebut dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, perlu ditelusuri lebih jauh. MPR RI sebagai bagian dari ‘penjaga konstitusi’ punya kepentingan memastikan nafas Pancasila dan UUD NRI 1945 selalu berada dalam setiap UU yang dihasilkan, sehingga tak memberatkan beban kinerja MK,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus ILUNI UI 2019-2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/20).

Pengurus ILUNI UI 2019-2022 yang hadir antara lain, Ketua Umum Andre Rahadian, Bendahara Umum Ratu Febriana Erawati, Wakil Sekjen Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Policy Center Rizky, Project Officer Devandra Maula Zakki, dan Ketua ILUNI Fakultas Hukum UI Ashoya Ratam.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Ketua ILUNI Fakultas Hukum UI Ashoya Ratam membahas seputar pandemi Covid-19 yang telah membuat dunia kerja terhambat. Salah satunya menimpa profesi pelayanan di bidang hukum.  Berbeda dengan pengacara yang bisa memberikan pelayanan konsultasi secara online, serta pelaksanaan proses peradilan melalui elektonik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020, untuk profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum tersentuh kemudahan melakukan pekerjaan secara online.

Alasannya, karena ketentuan kehadiran fisik dalam membacakan dan penandatanganan akta. Jika dilihat lebih jauh, ketentuan kehadiran fisik tersebut sebenarnya tak tertuang secara langsung dalam UU No. 12/2011 yang kemudian diubah dengan UU No.15/2019 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat 1 hurup m menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan keharusan hadir secara fisik terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 ayat 1 hurup m.

“Karena pandemi Covid-19 membuat kita harus menerapkan social and physical distancing, maka ketentuan harus hadir secara fisik yang terdapat dalam bagian Penjelasan, seyogyanya bisa juga ditafsirkan hadir secara virtual. Sedangkan tanda tangan basah, bisa diganti dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Toh tak mengurangi esensinya, sebagaimana juga sudah diterapkan oleh profesi Notaris di berbagai negara seperti Australia,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, agar tak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari terhadap produk hukum yang dihasilkan Notaris terhadap kehadiran virtual dan tanda tangan elektronik, Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat peraturan tersendiri. Sebagaimana MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang legalitas peradilan elektronik, maupun Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dengan demikian Notaris dan PPAT tak perlu dilema menjalankan tugasnya. Mereka tetap bisa bekerja melayani kebutuhan hukum masyarakat di tengah pandemi Covid-19 tanpa perlu takut terpapar virus. Masyarakat serta Notaris dan PPAT sama-sama terlindungi,” pungkas Bamsoet. (Tohir K/Rel)

Bertemu KAMMI, Bamsoet Ajak Generasi Muda Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan visi Indonesia Emas 2045, tatkala bangsa Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, tidak boleh menjadi pepesan kosong belaka. Melainkan perlu serius digapai oleh seluruh elemen bangsa. Masih ada 25 tahun lagi untuk mempersiapkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang didukung empat pilar utama, yaitu Pembangunan SDM dan Penguasaan Iptek, Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Ketahanan Nasional dan Tatakelola Pemerintahan.

“Bappenas memrediksi, periode tahun 2030-2040 Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun mencapai 64 persen atau sekitar 190 juta dari total penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa. Pendidikan menjadi kunci utama agar bonus demografi tersebut menjadi berkah, bukan malah menjadi musibah dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2019-2021, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/20).

Pengurus KAMMI 2019-2021 yang hadir antara lain Ketua Umum Susanto Triyogo, Wakil Ketua Bidang Internal Deni Setiadi, Wakil Ketua Bidang Eksternal Jimmy Julian, Ketua Bidang Kebijakan Publik Abdul Salam, Ketua Bidang Humas Ali Hasibuan, dan Ketua Bidang Pembinaan Kader Rijal Muharam.

Mantan Ketua DPR RI ini juga menyoroti temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2011 yang mengungkapkan 50 persen pelajar setuju tindakan radikal, 25 persen siswa bahkan menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Di tahun 2017, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terdapat 9,2 persen responden setuju NKRI diganti negara khilafah. Pada tahun 2019, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan hampir seribu penduduk telah terpapar radikalisme, dengan kaum muda berusia 17-24 tahun berada di garis terdepan.

“Jika dibiarkan, kekuatan SDM yang menjadi modal utama mencapai visi Indonesia Emas 2045, malah akan hancur berantakan. Bukannya sukses dalam berbagai bidang, di tahun 2045 nanti kita malah masih akan disibukan dengan konflik sosial mengatasnamakan agama. Karenanya, sejak sekarang ini para kaum muda Indonesia harus menyadari bahwa tindakan radikal dan ekstrim atas nama agama, bukanlah hal yang dibenarkan. Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan sarana perang saudara sebagaimana yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, tantangan lain yang dihadapi kaum muda saat ini terkait sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Tak hanya Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai saat ini pendidikan di dunia mengalami disrupsi terbesar sepanjang sejarah, dengan 1,6 miliar pelajar dari 190 negara terkena dampaknya.

“PJJ membuat lahirnya masalah baru, yakni memperlebar ketimpangan akses terhadap pendidikan. Tak semua peserta didik memiliki akses terhadap internet. Jikapun memiliki akses, tak semua daerah memiliki sinyal telepon dan perangkat digital yang memadai. Masalah juga dimiliki bagi peserta didik yang bisa menerapkan PJJ, mereka belum tentu bisa belajar optimal karena kondisi tempat tinggal maupun lingkungan keluarga yang tak kondusif. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin kita mengalami kehilangan satu generasi akibat pandemi,” pungkas Bamsoet. (Tohir K/Rel)

Marinir TNI Latihan Perang di Samudra Paling Misterius di Dunia

Jakarta – Korps Marinir TNI Angkatan Laut baru saja meresmikan Pantai Baruna di Malang, Jawa Timur sebagai lokasi latihan perang resmi.

Lokasi latihan perang baru Korps Marinir ini bukan tempat biasa. Medan di tempat itu terkenal sangat ganas dan berbahaya.

Bayangkan saja, setiap hari Pantai Baruna tak henti-hentinya dihantam ombak dan gelombang tinggi Samudera Hindia. Sementara tepat di belakang garis pantai merupakan hutan belantara yang konon belum terjamah manusia.

Menurut Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI (mar) Suhartono, pusat latihan tempur itu tepat berada di bibir samudera paling misterius di dunia dan cukup ditakuti karena dibalut kisah legenda kerajaan gaib pantai selatan pimpinan Ratu Roro Kidul.

Mayjen Suhartono menjelaskan, lokasi latihan tempur Marinir ini sudah dipasangi dua ciri khusus.

“Dua titik kenal sebagai penanda pantai Baruna adalah pisau komando dan tulisan Marinir di atas karang serta emblem Marinir yang menempel di dinding bukit berukuran 10×10 meter berada di atas deburan ombak yang datang silih berganti. Dua ceck point tersebut posisi berseberangan di kanan dan kiri pantai.” (Tohir K/Rel)