Polres OKI Gelar Rekonstruksi Pelaku Pembunuhan Ketua Masjid Nurul Iman, Keluarga Korban Harap Pelaku di Hukum Mati

Kayu Agung – Satreskrim Polres OKI gelar rekonstruksi pelaku pembunuhan Ketua Masjid Nurul Iman Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu (7/10/2020).

Kegiatan rekonstruksi sendiri berlangsung usai sholat dzuhur sekira pukul 13.00 Wib dan dilaksanakan di Masjid Al Faruq Polres OKI untuk menghindari adanya kerumunan massa guna mencegah penyebaran covid 19.

Tersangka yang memakai baju tahanan tiba di lokasi rekonstruksi dengan berjalan kaki mengingat lokasi tahanan berada di komplek Markas Polres OKI dan dilakukan pengawalan ketat.

Kapolres OKI AKBP Alamsyah Pelupessy, SH, S.IK, M.Si melalui Kasat Reskrim Polres OKI, AKP Sapta Eka Yanto, SH, M.Si, didampingi Kapolsek Kayuagung, AKP, Tarmizi mengatakan dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sebanyak 18 adegan. Dari 18 adegan, tersangka memperagakannya secara jelas dan gamblang sesuai berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan berita acara pemeriksaan terhadap saksi, jadi adegan yang dilakukan sesuai dengan peristiwa penganiyaan, ujarnya Polsek Kayu Agung.

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan pembacokan kepada korban.
“Tersangka melakukan pembacokan menggunakan parang panjang sebanyak 2 kali kepada korban. Satu kali dibagian pundak kiri korban dan terakhir dibagian kepala sebelah kanan dekat telinga korban,” jelasnya.

Akibat dari pembacokan yang dilakukan tersangka, korban mengalami pendarahan di bagian kepala kemudian langsung tewas setelah sebelumnya dirawat beberapa hari di rumah sakit.

Dirinya menerangkan dalam rekonstruksi itu, pihak kepolisian tidak menemukan fakta baru terkait kejadian tersebut.
“Tidak ada fakta baru, semuanya sudah terungkap saat kami lakukan penyelidikan kepada tersangka dan barang bukti,” tambahnya.

Sebelumnya Kapolres OKI AKBP Alamsyah, seperti dikutip dari detik.com, Rabu 16 september 2020 lalu mengatakan, tersangka Meyudin bakal dijerat dengan Pasal 351, 340, dan Pasal 355 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP telah disebutkan pembunuhan berencana dan Pasal 355 KUHP disebut penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu.

“Ada tenggang waktu, dari dia tersinggung dengan kejadian. Ini yang masih terus kita dalami, kan dia tersinggung karena kunci, lalu timbul niat dan terjadi saat mereka itu sama-sama salat magrib,” katanya saat itu.
Sementara untuk motifnya sendiri, dijelaskan Kasat Reskrim AKP Sapta bahwa tersangka sakit hati dengan ucapan korban. Dimana korban diketahui tersinggung dengan ucapan korban terkait kunci kotak amal.

“Jadi korban ini usai salat Jumat, seba2gai Ketua Masjid Nurul Iman meminta kunci kotak amal yang membuat pelaku tak senang atau tersinggung. Akhirnya tersangka sakit hati kemudian menganiaya korban memakai parang panjang,” ungkapnya.

Setelah melakukan hal tersebut, tersangka sempat kabur melarikan diri. Namun, warga bersama polisi berhasil melakukan penangkapan. Sementara putri sulung korban, Limif Roha usai rekonstruksi kepada awak media menegaskan pihaknya meminta agar tersangka pembunuh ayahnya diberi hukuman mati.

“Kita ingin tersangka dihukum mati, karena kejahatan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Saya sangat menyesalkan bila tersangka telah melakukan kejahatan lalu hanya dihukum beberapa tahun saja untuk kemudian bebas.Ditakutkan pelaku akan melakukan kejahatan serupa lagi,” terang Limif.

Limif juga sangat menyesalkan atas aksi yang dilakukan tersangka, terlebih pihak keluarga tersangka hingga kini tak ada niat baik untuk meminta maaf.
“Kalau mereka (keluarga tersangka-red) meminta maaf tentu akan kami maafkan. Namun proses hukum harus terus berjalan, karena tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah merenggut nyawa ayah kami,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Muhammad Arif, dibacok tersangka Meyudin saat salat Magrib pada Jumat (11/9) silam. Meyudin membacok Arif sebanyak dua kali menggunakan parang panjang. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit. (Tarmizi)

Sehat dari Sakit, Bupati Nonaktif Loekman Djoyosoemarto Siap Pulang Kerumah

Lampung Tengah — Bupati Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif Loekman Djoyosoemarto, dinyatakan sehat oleh tenaga medis Mayapada Hospital. Kamis, 08 Oktober 2020.

Loekman sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit. Rencananya pada hari Jumat atau Sabtu nanti Loekman akan pulang ke kediaman pribadinya di wilayah Lampung Tengah.

Anggota Tim pemenangan Loekman, Sutowo mengatakan hari ini Loekman sudah bisa keluar dari rumah sakit Mayapada Hospital. Setelah keluar dari rumah sakit beliau mau beristirahat dulu satu hari di hotel, kata Sutowo.

Sementara itu, diketahui istri Loekman, Ellya Lusiana sudah terdahulu dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. (Red)

Rapat Paripurna TK.I DPRD Kabupaten Lampung Timur Tentang LPPA Tahun 2019, DI Hadiri Bupati Lampung Timur

         ADVENTORIAL

Lampung Timur – Info Berita Korupsi.com

Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menghadiri Rapat Paripurna TK.I DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam acara Jawaban Bupati Lampung Timur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, pada  Kamis (09/07/2020).   

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Forkopimda, Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Puji Riyanto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mansur Syah. Secara garis besar Fraksi-Fraksi yang ada mengapresiasi presatasi yang telah diraih oleh Kabupaten Lampung Timur.

Dalam paparannya Pemimpin Kabupaten Lampung Timur itu mengatakan bahwa pada tahun 2020 telah menyusun LKPD yang telah diperiksa oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil yang baik.

“Perlu kami sampaikan bahwa untuk kedua kalinya Lampung Timur berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD) T.A 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor BPK-RI perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh Opini Tanpa Wajar (WTP) yang notabene merupakan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan”.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lampung Timur menjelaskan bahwa “Capaian dari WTP tersebut sekaligus sebagai gambaran kualitas kinerja para pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang semakin membaik”.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut lelaki yang kerap disapa Bang Ipul itu menyampaikan garis besar pelaksanaan APBD ATAU LKPD T.A 2019.“Dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 terjadi surplus belanja sebesar 46,02 Milyar yang selanjutnya pembiayaan Netto yang bersumber dari Silpa T.A 2018 sebesar 149,84 Milyar. Sehingga masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 195,86 Milyar dan ditetapkan dari hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung yang terdiri dari Silpa DAK Fisik dan Non Fisik, Silpa BLUD, Silpa BOS dan lain-lain”.

Menutup sambutannya Zaiful mengajak semua pihak untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.“Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama eksekutif dan legislatif serta seluruh komponen masyarakat Lampung Timur. Dengan prinsip tata pemerintahan yang baik harus terus kita perjuangkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur lebih baik”. (Adv)

Bamsoet Gandeng ILUNI UI Review Berbagai Produk UU

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) akan bekerjasama meninjau kesesuaian berbagai produk undang-undang (UU) terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Program tersebut merupakan kelanjutan dari legislative review yang pernah digagas Bamsoet saat dirinya menjabat Ketua DPR RI.

“Sejak didirikan pada tahun 2003, hingga tahun 2020 ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 2.088 perkara uji materi terhadap 699 UU. Produk UU di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, tak menutup kemungkinan masih akan ada lagi yang dibawa ke MK. Sejauh mana kesesuaian ribuan UU tersebut dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, perlu ditelusuri lebih jauh. MPR RI sebagai bagian dari ‘penjaga konstitusi’ punya kepentingan memastikan nafas Pancasila dan UUD NRI 1945 selalu berada dalam setiap UU yang dihasilkan, sehingga tak memberatkan beban kinerja MK,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus ILUNI UI 2019-2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/20).

Pengurus ILUNI UI 2019-2022 yang hadir antara lain, Ketua Umum Andre Rahadian, Bendahara Umum Ratu Febriana Erawati, Wakil Sekjen Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, Policy Center Rizky, Project Officer Devandra Maula Zakki, dan Ketua ILUNI Fakultas Hukum UI Ashoya Ratam.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Ketua ILUNI Fakultas Hukum UI Ashoya Ratam membahas seputar pandemi Covid-19 yang telah membuat dunia kerja terhambat. Salah satunya menimpa profesi pelayanan di bidang hukum.  Berbeda dengan pengacara yang bisa memberikan pelayanan konsultasi secara online, serta pelaksanaan proses peradilan melalui elektonik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020, untuk profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum tersentuh kemudahan melakukan pekerjaan secara online.

Alasannya, karena ketentuan kehadiran fisik dalam membacakan dan penandatanganan akta. Jika dilihat lebih jauh, ketentuan kehadiran fisik tersebut sebenarnya tak tertuang secara langsung dalam UU No. 12/2011 yang kemudian diubah dengan UU No.15/2019 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat 1 hurup m menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan keharusan hadir secara fisik terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 ayat 1 hurup m.

“Karena pandemi Covid-19 membuat kita harus menerapkan social and physical distancing, maka ketentuan harus hadir secara fisik yang terdapat dalam bagian Penjelasan, seyogyanya bisa juga ditafsirkan hadir secara virtual. Sedangkan tanda tangan basah, bisa diganti dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Toh tak mengurangi esensinya, sebagaimana juga sudah diterapkan oleh profesi Notaris di berbagai negara seperti Australia,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, agar tak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari terhadap produk hukum yang dihasilkan Notaris terhadap kehadiran virtual dan tanda tangan elektronik, Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat peraturan tersendiri. Sebagaimana MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang legalitas peradilan elektronik, maupun Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dengan demikian Notaris dan PPAT tak perlu dilema menjalankan tugasnya. Mereka tetap bisa bekerja melayani kebutuhan hukum masyarakat di tengah pandemi Covid-19 tanpa perlu takut terpapar virus. Masyarakat serta Notaris dan PPAT sama-sama terlindungi,” pungkas Bamsoet. (Tohir K/Rel)